Denah DPR RI

Tracking Aleg: Jhony Allen Marbun

Drh. Jhoni Allen Marbun, MM

Daerah Pemilihan : Sumatera Utara II

TTL : Pangururan, 21 Agustus 1960

Alamat : Jl. Ciremai Ujung No. 11 A Kelurahan Bantar Jati Bogor

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen Protestan

Status Perkawinan : a. Kawin

b. Nama istri : Ir. Sara Silalahi

c. Jumlah anak 4 ( empat ) orang

Pekerjaan Sekarang : Anggota DPR RI 2004-2009

Pendidikan Terakhir : Pasca Sarjana (1998 - 2000)

Perolehan Suara : 91.763

Alat Kelengkapan : Komisi VII

Email : jhonny-allen@demokrat.or.id

Riwayat Pendidikan:

1. SD Teladan Pangururan 1972
2. SMPN II Pangururan 1975
3. SMA Negeri IV Medan 1979
4. IPB Bogor 1984
5. IPWI 2000

Pengalaman Pekerjaan

1. Penata Muda Tk I Taman Margasatwa Ragunan
2. Penata Tk I Kepala Sekretariat Kantor Taman Margasatwa Ragunan
3. Kepala Bagian Umum 1993-1999
4. Kepala Sekretariat 2002-2003

Pengalaman Organisasi

1. Ketua KNPI Bogor thn 1978-1983
2. Wakil Ketua GMKI 1978-1986
3. Anggota Resime Mahasiswa Bogor 1978-1986
4. Ketua Gabungan Mahasiswa Sumut 1981-1984
5. Wakil Ketua Pimp. Daerah kolektif KOSGORO Bogor 1981-1986
6. Sekjen DPP Ikatan Sarjana KOSGORO 1996-2003
7. Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Demokrat
8. Anggota Tim Formatur Partai Demokrat

Hasil Traciking

1. 2008 – silaban.net: “Kita harus memikirkan ketahanan pangan agar kita tidak mengimpor beras lagi, untuk itu petani kita harus dibangun sehingga kehidupan mereka semakin layak dan tidak mau beralih profesi,”
2. 2009 – batak-post.com: Ketua OKK DPP-PD Drh Jhony Allen Marbun,MM, yang hadir dalam acara itu, mengaku sangat terharu setelah bertemu dengan masyarakat Samosir tempat kelahirannya. Saat jumpa pers di Medan , Selasa, (9/12), dalam bahasa Batak Toba iapun mengucapkan “Pajumpang Namarsihaholongan” (bertemu yang saling kenal dan menyayangi-terjemahan umum) karena orangtua dan mertuanya merupakan penduduk Samosir juga.
3. 2010 – detiknews.com : Nama Jhonny Allen Marbun dan Resco terus menerus disebut dalam nota pembelaan (pledoi) terdakwa Abdul Hadi Djamal. Abdul Hadi juga tegas-tegas membantah telah menerima uang dalam kasus tersebut. Abdul Hadi divonis oleh Pengadilan Tipikor selama 3 tahun. Ia terbukti bersalah telah menerima suap dari pengusaha Hontjo Kurniawan sebesar Rp 3 miliar untuk pembangunan pelabuhan di kawasan Indonesia Timur.
4. 2009 – kompas.com : Pada Ferbuari lalu, Hadi mengaku mendapat Rp 1 miliar untuk diteruskan kepada Jhony Allen
5. 2009 – mediaindonesia.com : Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat Jhony Allen Marbun membantah dirinya terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dermaga dan bandara di kawasan timur Indonesia. Ia pun mengaku tidak tahu menahu mengenai proyek tersebut dan menegaskan tidak pernah menerima uang sepeser pun terkait proyek ini.
   
   "Lho, saya ini kan dari Komisi VI. Itu proyek bukan bidang saya melainkan bidang Komisi V. Saya juga tidak tahu kok tentang proyek itu. Boro-boro saya tahu, saya bukan di Komisi V kok diajak-ajak. Ini benar-benar tidak masuk akal dan tidak masuk logika," cetus Jhony kepada Media Indonesia di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (3/3).
6. 2009 – koran-radar.com : Seiring pengakuan Abdul Hadi Djamal (AHD) saat diperiksa KPK, satu per satu politisi di DPR ikut terkena getahnya. Setelah Rama Pratama dari PKS, kini sorotan media beralih ke Wakil Ketua Panitia Anggaran Jhony Allen Marbun. Politisi Partai Demokrat ini disebut-sebut turut terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pengembangan pelabuhan di kawasan Indonesia Timur. Menindaklanjuti keterangan AHD, KPK telah beberapa kali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Jhony.
   
   Sayang, keseriusan KPK sedikit terhalang. Dua kali dijadwalkan, dua kali pula Jhony tidak datang, dengan alasan sedang berkampanye. Alhasil, KPK, sebagaimana dilansir sejumlah media, menjadwalkan ulang pemanggilan Jhony pada 13 April mendatang, setelah hiruk-pikuk kampanye usai. Presiden SBY sendiri selaku Dewan Pembina Partai Demokrat telah mempersilahkan KPK memeriksa Jhony
7. 2009 – kapanlagi.com : Abdul Hadi yang hadir di persidangan sebagai saksi mengatakan, Johnny Allen yang dipercayakan panitia anggaran sebagai pimpinan mengancam bila pengusaha Hontjo Kurniawan tidak menyetor sisa Rp2 miliar, menyusul Rp1 miliar telah diserahkan 27 Februari, maka proyek tersebut dicoret.

"Kalau tidak serahkan sisa secepatnya, maka proyek pembangunan dermaga di wilayah Indonesia Timur dinyatakan hilang," ucapnya mengutip ancaman John Allen.

8. 2009 - INILAH.COM, Jakarta - Setelah diperiksa penyidik KPK selama 6 jam, Wakil Ketua Panitia Anggaran Jhonny Allen Marbun terlihat pucat. Jhonny diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa kasus dugaan suap proyek pembangunan dermaga dan bandara di kawasan Indonesia timur, Abdul Hadi Djamal.

"Iya, saya cuma memberikan penjelasan," sahut Jhonny singkat usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/5).

9. 2009 – inilah.com: Jhonny pernah dipanggil KPK pada 30 Maret, namun mangkir dengan alasan sedang kampanye. Pada panggilan berikutnya yakni 13 April, Jhonny datang dan mengaku tidak terlibat. Namun saat dipanggil kembali, politisi Partai Demokrat ini mangkir lagi.
10. 2009 – inilah.com : INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Panitia Anggaran (panggar) DPR, Jhonny Allen Marbun membantah jika ada kenaikan dana stimulus dalam proyek pembangunan dermaga di wilayah Indonesia Timur.

"Nggak ada. Pemerintah memberikan (pembahasan pengucuran dana stimulus) tanggal 23 februari. Bagaimana bisa tanggal 19 februari pertemuan di Hotel Four Seasons," ujar anggota Komisi V DPR ini. Hal tersebut dikatakan dia, usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/4). Menurut Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Demokrat (PD) ini, pertemuan di Hotel Four Season ketika itu, hanya menyamakan persepsi antara pemerintah da panggar DPR. "Persamaan persepsi karena persoalan global yang mempengaruhi APBN. Kenapa harus di hotel? karena itu pertemuan informal. Jadi boleh-boleh saja," cetus Jhonny.

11. 2009 – inilah.com : Ia membantah telah mangkir dari pemeriksaan. Ia merasa apa yang dilontarkan SBY bukanlah sebuah perintah ataupun teguran. "Lho siapa yang melarang saya kampanye? Perintah itu bahasanya adalah dahulukan panggilan KPK itu saja," jelas Jhonny.

Apa yang diungkapkan Andi, menurut Jhonny bukan bentuk sentilan SBY. Baginya, ucapan yang disitir Andi bukan suatu bentuk kemarahan SBY. Sebab, Jhonny merasa tidak melanggar satupun peraturan yang ada. "Tersangka saja masih punya hak-hak hukum, apalagi saya, wong saya masih saksi orang lain kok," ujar dia.

12. 2009 – inilah.com: INILAH.COM, Jakarta - Disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus suap dengan tersangka Abdul Hadi Djamal, anggota FPD DPR Jhonny Allen mengaku dirugikan. Sebab pemberitaan selama ini yang memojokkannya telah dimanfaatkan oleh pesaingnya dalam pemilu legislatif.

"Itu (black campaign) terjadi. Itu adalah dampak pendidikan hukum dan politik yang tak sehat. Sehingga dimanfaatkan oleh oknum caleg di dapil saya," cetus Jhonny dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4).

Menurutnya, secara komprehensif pemberitaan tentang dirinya sudah mengarah kepada apsek politisasi yang sangat tendensius terhadap dirinya. Untuk itu ia mengimbau kepada semua pihak baik media massa, pengamat atau caleg berikut tim suksesnya untuk memberikan informasi secara obyektif sesuai fakta dan hukum.

"Bukan malah menciptakan opini untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan seseorang," ujarnya.

Jhonny meminta oknum caleg yang mempolitisir atau melakukan black campaign terhadap dirinya agar berpolitik sehat dan santun. Bukan dengan opini yang dipaksakan, karena dapat mencederai proses hukum itu sendiri.

13. 2009 – inilah.com: "Pepatah mengatakan diam itu adalah manis. Ternyata tidak selalu diam itu adalah manis. Untuk itu saya menjelaskan dan mengklarifikasi atas pemberitaan tentang proses pembahasan dana stimulus fiskal APBN 2009 dan pemanggilan KPK terhadap diri saya sebagai saksi atas perbuatan orang lain yakni Abdul Hadi Djamal," ujar Jhonny dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/4).
14. 2009 – inilah.com: Nama Jhonny sebelumnya disebut oleh Abdul hadi sebagai inisiator pertemuan di Hotel Four Seasons pada 19 Februari lalu. Pertemuan itu dikatakan dalam rangka membahas kenaikan dana stimulus sebesar Rp 2 triliun untuk dana perbaikan infrastuktur di Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum (PU). Menurut Abdul Hadi, pertemuan itu adalah awal mula kasus suap itu terjadi. Jhonny telah mengakui adanya pertemuan Four Season itu. Namun, ia membantah bila pertemuan itu berkaitan dengan kasusu Abdul Hadi. Jhonny juga membantah dirinya menerima uang sebesar Rp 1 miliar dari Abdul Hadi. [mut/jib]
15. 2009 – inilah.com : Jhonny menjelaskan, saat kerusuhan Demo Protap di Sumatrea Utara yang menewaskan Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat, dirinya juga diberitakan terlibat. "Katanya saya ditangkap di Poltabes Medan, tapi ternyata tidak ada. Beberapa bulan lalu katanya saya juga ditangkap KPK tapi nyatanya tidak kan," katanya.
16. 2009 – inilah.com : "Tidak benar itu. Saya tidak ada hubungan dengan dia. Pak Abdul Hadi itukan Komisi V sedangkan saya Komisi VI jadi tidak ada hubungannya kan,"
17. 2009 – detiknews.com : "Tidak ada supir saya namanya Resko, tak ada," tegas Jhonny dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.
18. 2010 – nasionalpos.com : Ketua Gema Keadilan Sumut, Ikrimah Hamidy, ST baru-baru ini di Medan, mengatakan, Jhonny saat mensosialisasikan dirinya sebagai calon anggota legislatif (Caleg) menggunakan ayat-ayat suci Al Qur’an.

19. 2008 – silaban.net : “Mari kita sama-sama berjuang untuk Protap, semua yang di bona pasogit mendukung dan mendoakan para panitia yang sedang berjuang dan kami juga yang ada di DPR pusat all out untuk Protap, pokoknya Protap ini idaman kita, makanya harus jadi,” ucap Jhony Allen Marbun kepada ribuan masyarakat Taput pada babak final sepakbola ria antar lapo tuak Piala Demokrat I, Minggu (24/2) di Lapangan Sepakbola Tarutung.

20. 2009 – posmetro-medan.com : Legislator Jhonny Allen Marbun meminta sejumlah dana untuk memuluskan proyek pada pembahasan anggaran dana stimulus di Departemen Perhubungan pembangunan dermaga dan bandar udara di kawasan timur Indonesia. Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bhakti Surabaya, Hontjo Kurniawan mengatakan hal ini disampaikan oleh Abdul Hadi Djamal dalam pertemuan di Hotel Mulia.
    
    “Saya bisa menggoalkan. Tapi, apa bisa bantu Pak Jhonny Allen. Dia butuh dana untuk kampanye,” kata Hontjo menirukan kalimat Abdul Hadi Djamal. Atas hal ini Hontjo menyanggupinya. Hadi Djamal saat itu juga meyakinkan kepada Hontjo, bahwa yang memiliki peran kuat dalam proses pembahasan anggaran dana stimulus Dephub adalah Jhonny Allen.
    
    Setelah pertemuan itu Hontjo menyiapkan dana sebesar Rp 3 miliar. Penyerahan pertama sebesar 80 ribu USD dan 70 ribu USD ke Darmawati tanggal 26 Februari 2009. Selanjutnya, tahap kedua dan ketiga masing-masing 80 ribuUSD ditambah Rp32 juta dan 70 ribu USD dan Rp 54,5 juta. Uang itu selanjutnya diserahkan Darmawati ke Hadi Djamal.
21. 2008 – harianmandiri.wordpress.com : “Kami keberatan atas beredarnya stiker bergambar Jhoni Allen menampilkan ayat kursi, salah satu surat dalam kitab suci Al-Quran,” kata Pelaksana Harian (Plh) Ketua PW Gerakan Pemuda Ansor Sumatera Utara Drs Kaya Hasibuan kepada wartawan di Medan kemarin. Beredarnya stiker itu menjadi masalah besar bagi umat Islam karena sosok yang tampil pada stiker bertuliskan nama Caleg DPR RI Jhoni Alen, diketahui bukan menganut Islam. “Kami menilai pembuatan dan peredaran stiker berbau politik yang menampilkan ayat Al-Quran suatu pelanggaran terhadap kewajiban umat Islam memelihara kesucian kitab agamanya,” jelas Kaya Hasibuan, alumni Fakultas Syari’ah IAIN SU Medan ini.

Tracking Aleg: Teuku Riefky Harsa

Daerah Pemilihan : Nanggroe Aceh Darussalam

No Anggota : A-413

Nama : H. TEUKU RIEFKY HARSA

TTL : Jakarta, 28-06-1972

Jenis Kelamin : Pria

Agama : Islam

Alamat Rumah : Permata Mediterania Wisma DPR RI Blok A-15 Pos Pengumben, Jakarta Barat

Alamat Kantor : Jl.Jenderal Gatot Subroto No. 6

Pendidikan : Norwich University, Military College of Vermont US (1994)

Status Perkawinan : Kawin

Nama Isteri : Adinda Yuanita, ST

Jumlah Anak : 3 (tiga) orang

Pekerjaan : Anggota DPR RI

Alat Kelengkapan : Ketua Komisi VII

Hasil Tracking

1. Maret 2010 – kunjungan kerja Komisi VII ke Banten untuk menyerap aspirasi tentang rencana pembangunan Tempat Pebuangan Akhir (TPA) terpadu di provinsi Banten.
2. Januari 2010 - Bersama menteri ESDM merencanakan pengurangan ekspor minyak, karena selama ini Indonesia tergantung pada barang impor. Pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana mempersiapkan energy terbarukan.
3. November 2009 – Memimpin Komisi VII yang mempertanyakan percan CIFOR. Mereka menganggap CIFOR terlalu mengklaim Indonesia sebagai Negara penyumbang karbon terbesar
4. Paska Pengesahan dan Pembentukan Partai GAM – Riefky menulis tentang kekhawatiran pemerintahan pusta tentang keberadaan partai GAM. Dia mendukung keberadaan Partai GAM dan meminta pemerintahan pusat untuk tidak terlalu khawatir
5. Desember 2005 – tentang RUU Pemerintahan Aceh, Rifky mendukung bahwa RUU tersebut mesti memberi peluang kepada NAD untuk pemekaran daerah baru.
6. 2006 – Riefky mendukung penguatan hak sipil dan politik bagi perempuan. Pasalnya, data-data terkait pendidikan, peran social perempuan di NAD sudah memungkinkan untuk mengakomodasi perempuan
7. 2006 – Reifky mendukung pembentukan daerah baru, yaitu Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS).
8. 2006 – Riefky meminta masyarakat aceh bersabar dalam proses pembahasan RUU PA agar hasilnya lebih maksimal
9. 2007 – memberikan keterangan tentang DAU yang diterima oleh NAD mengalami kenaikan 11,9%. Dia berharap pemerintah daerah bisa melaksanakan dengan baik dan bisa dirasakan manfaatnya hingga masyarakat bawah.
10. 2007 – Meminta kepada pemerintah untuk menyusun terkait aturan tentang pengelolaan migas kepada pemerintah Aceh secara lebih adil sesuai dengan UU migas. Tidak setengah-setengah sebagaimana menteri ESDM merasa ragu-ragu dan belum ikhlas.
11. 2009 – Rifky meminta pemerintahan Aceh untuk lebih maksimal meningkatkan peran anggarannya. Apalagi pada 2009 terdapat agenda pemilu
12. 2008 – turut menggagas Presidium Muda Partai Demokrat
13. 2007 – Secara tegas meminta menggati pimpinan BP Migas. Kerja BP Migas tidak efektif. Buktinya, pemerintah akan membentuk MWA BP Migas.
14. 2007 – Riefky mendukung permintaan 70% bagi hasil pengelolaan migas di NAD. Dia juga meminta agar ada keterlibatan daerah dalam proses penelitian, perencanaan migas dan sebagainya.
15. 2006 – memberikan pemahaman kepada masyarakat Aceh bahwa keterlambatan pembahasan RUU PA bukan merupakan kesengajaan. Akan tetapi lebih untuk mengakomodasi kepentingan berbagai pihak
16. 2009 – pada pemilu 2009, Teuku Riefky memperoleh suara terbanyak di dapil NAD I
17. Maret 2010 – Bersama komisi VII, Riefky mendukung BATAN serpong untuk mengembangkan PLTN di Indonesia. Karena keterbatasan energi yang tak terbarukan
18. November 2009 – Mengidentifikasi bahwa sesungguhnya persoalan yang terjadi di PLN adalah persoalan dukungan pihak-pihak yang berkepentingan. Bukan persoalan kapasitas personal pimpinannya.
19. 2010 – Akan menyampaikan dan meinindaklanjuti usulan Gubernur banteng tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kontrak kilang minyak.
20. Desember 2009 – Mengunjungan tempat pelatihan penggemukan sapi di Kalimantan Selatan. Dia berjanji akan mendukungnya melalui APBN. Dan meminta untuk dikembangkan di daerah lain.
21. 2009 – Secara nasional, perolehan suara pada pemilu 2009, Teuku Riefky menempati posisi 10 dalam urutan daftar anggta legislative permeroleh BPP terbesar yaitu 106, 75%
22. November 2009 – Menerima utusan parlemen prancis dan mempertanyakan tentang pengelolaan PLTN di Prancis

Profil Indonesian Parliamentary Center

Indonesian Parliamentary Center merupakan organisasi non pemerintahan, dibentuk pada 8 Juli 2005, yang bertujuan mendukung perkembangan lembaga legislatif di Indonesia baik di tingkat nasional maupun lokal. Parliamentary Center didirikan oleh personil yang berpengalaman dalam pengawasan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak era jatuhnya pemerintahan Soeharto dan juga berpengalaman dalam penguatan DPR dalam kerangka konstitusi yang telah diperbaharui.

Parliamentary Center bertujuan untuk mengkaji perlunya perubahan struktur di DPR dalam menyusun dan mengesahkan legislasi, pengawasan dan pengesahan anggaran nasional, juga pengawasan kinerja pemerintah. Kunci dalam menjalankan fungsi-fungsi ini adalah kemampuan berinteraksi dengan warga negara.

Visi

Sebuah lembaga legislatif yang mandiri, terbuka, bertanggungjawab, dan berkembang, dengan cara memberikan sumber daya dan layananan yang memadai bagi anggota dewan agar anggota menjadi terhubung, mendapatkan informasi, dan mampu merespon kebutuhan masyarakat.

Misi

Mendorong parlemen yang lebih representatif dan efisien, yang dapat menghasilkan produk legislasi berkualitas, menyusun anggaran nasional dengan cermat, dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap pemerintah.

Program

Parlemen Pemuda (Youth Parliament)

Melalui program ini, Indonesian Parliamentary Center, berupaya memperkenalkan kepada generasi muda susunan dan struktur lembaga legislatif, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Materi program ini antara lain pelatihan tentang demokrasi, pentingnya lembaga legislatif, serta simulasi sidang komisi dan paripurna. Salah satu tujuan program ini adalah menunjukkan pentingnya lembaga legislatif dan bagaimana lembaga ini dapat berubah untuk memberikan menanggapi perlunya perubahan dan Indonesia yang lebih demokratis.

Setelah mengikuti program ini, peserta dapat melakukan magang selama 3 - 6 bulan baik di lembaga legislatif pusat maupun daerah. Kesempatan ini terbuka bagi mahasiswa/i di seluruh Indonesia.

Saat ini IPC tengah mengembangkan metode pelatihan yang sama bagi kader muda partai politik. Dengan upaya ini, IPC berharap bisa berproses bersama dengan kader muda partai untuk memahami mekanisme pengambilan keputusan publik. Di samping itu, alternatif support bagi anggota legislastif bisa didapatkan dari dalam partainya masing-masing.

Program kerjasama dengan NDI

• Program Penguatan Legislatif di tingkat nasional
• Penyebarluasan informasi dan diskusi hasil riset NDI tentang Reformasi DPR
• Penelitian komparatif bagi Badan Kehormatan DPR
• Diskusi publik dengan akademisi dan kelompok masyarakat sipil yang tertarik dengan reformasi legislatif di Indonesia
• Kerjasama dengan P3DI tentang metodologi riset
• Penelitian komparatif untuk mendukung reformasi Tata Tertib DPR RI
• Riset dan analisa tentang struktur legislasi (UU Susduk)

Program Advokasi UU

Sebagai sebuah strategi dan alternatif cara untuk melakukan reformasi parlemen adalah melakukan perubahan kelembagaan parlemen, serta memperkuat kapasitas kelembagaan parlemen. Sebab salah satu faktor kinerja parlemen belum maksimal bekerja adalah hambatan kelembagaan. Misalnya, belum maksimalnya kerja alat kelengkapan karena sistem pendukung yang ada tidak memadai.

Dengan pertimbangan melakukan reformasi kelembagaan, IPC juga melakukan aktifitas advokasi Undang-Undang yang mengatur parlemen secara kelembagaan, seperti advokasi perubahan UU Susduk, bersama dengan NGO lain dalam koalisi.

IPC juga secara aktif memberikan masukan kepada Baleg DPR RI untuk perubahan Tata Tertib DPR RI 2009 – 20014.

Selain itu, IPC membantu ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) dalam beberapa pelatihan bagi anggota DPRD Kabupaten.

Sebagai bentuk komitmen terhadap isu transparansi dan pelayanan dasar bagi masyarakat, IPC aktif terlibat dalam koalisi NGO untuk advokasi UU KIP dan UU Pelayanan Publik. Dalam dua koalisi tersebut, posisi IPC sebagai tim perumus yang bertugas menyusun rumusan alternatif dan menyampaikannya secara aktif dan melakukan diskusi secara kontinyu dengan staff ahli DPR yang bertugas membantu Panitia Khusus maupun komisi yang sedang melakukan pembahasan sebuah RUU.

Indonesian Parliamentary Center bekerja dalam bidang pelatihan, riset, dan pengembangan database untuk pengembangan kapasitas dan reformasi institusi parlemen.

Pengalaman Personil dalam Bekerja dengan DPR/DPRD

• Anggota Koalisi LSM dalam RUU Kebebasan Memperoleh Informasi, Sebagai bagian dari koalisi, personil Parliamentary Center memberikan dukungan kepada Baleg DPR dan Komisi I DPR dengan memberikan draft RUU alternatif versi masyarakat sipil.
• Anggota Koalisi LSM untuk Reformasi Badan legislasi dan badan legislasi daerah
• Membantu anggota dewan lokal dalam hal legal drafting dan analisa anggaran.

Alamat

Indonesian Parliamentary Center

Jl. Teuku Cik Ditiro 37A PAV

Menteng 10310

T: 021 31908628

F: 021 3908944

E: admin@parliamentarycenter.or.id