Rabu, 05 Mei 2010

Tracking Aleg: Teuku Riefky Harsa

Daerah Pemilihan : Nanggroe Aceh Darussalam

No Anggota : A-413

Nama : H. TEUKU RIEFKY HARSA

TTL : Jakarta, 28-06-1972

Jenis Kelamin : Pria

Agama : Islam

Alamat Rumah : Permata Mediterania Wisma DPR RI Blok A-15 Pos Pengumben, Jakarta Barat

Alamat Kantor : Jl.Jenderal Gatot Subroto No. 6

Pendidikan : Norwich University, Military College of Vermont US (1994)

Status Perkawinan : Kawin

Nama Isteri : Adinda Yuanita, ST

Jumlah Anak : 3 (tiga) orang

Pekerjaan : Anggota DPR RI

Alat Kelengkapan : Ketua Komisi VII


Hasil Tracking

  1. Maret 2010 – kunjungan kerja Komisi VII ke Banten untuk menyerap aspirasi tentang rencana pembangunan Tempat Pebuangan Akhir (TPA) terpadu di provinsi Banten.
  2. Januari 2010 - Bersama menteri ESDM merencanakan pengurangan ekspor minyak, karena selama ini Indonesia tergantung pada barang impor. Pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana mempersiapkan energy terbarukan.
  3. November 2009 – Memimpin Komisi VII yang mempertanyakan percan CIFOR. Mereka menganggap CIFOR terlalu mengklaim Indonesia sebagai Negara penyumbang karbon terbesar
  4. Paska Pengesahan dan Pembentukan Partai GAM – Riefky menulis tentang kekhawatiran pemerintahan pusta tentang keberadaan partai GAM. Dia mendukung keberadaan Partai GAM dan meminta pemerintahan pusat untuk tidak terlalu khawatir
  5. Desember 2005 – tentang RUU Pemerintahan Aceh, Rifky mendukung bahwa RUU tersebut mesti memberi peluang kepada NAD untuk pemekaran daerah baru.
  6. 2006 – Riefky mendukung penguatan hak sipil dan politik bagi perempuan. Pasalnya, data-data terkait pendidikan, peran social perempuan di NAD sudah memungkinkan untuk mengakomodasi perempuan
  7. 2006 – Reifky mendukung pembentukan daerah baru, yaitu Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS).
  8. 2006 – Riefky meminta masyarakat aceh bersabar dalam proses pembahasan RUU PA agar hasilnya lebih maksimal
  9. 2007 – memberikan keterangan tentang DAU yang diterima oleh NAD mengalami kenaikan 11,9%. Dia berharap pemerintah daerah bisa melaksanakan dengan baik dan bisa dirasakan manfaatnya hingga masyarakat bawah.
  10. 2007 – Meminta kepada pemerintah untuk menyusun terkait aturan tentang pengelolaan migas kepada pemerintah Aceh secara lebih adil sesuai dengan UU migas. Tidak setengah-setengah sebagaimana menteri ESDM merasa ragu-ragu dan belum ikhlas.
  11. 2009 – Rifky meminta pemerintahan Aceh untuk lebih maksimal meningkatkan peran anggarannya. Apalagi pada 2009 terdapat agenda pemilu
  12. 2008 – turut menggagas Presidium Muda Partai Demokrat
  13. 2007 – Secara tegas meminta menggati pimpinan BP Migas. Kerja BP Migas tidak efektif. Buktinya, pemerintah akan membentuk MWA BP Migas.
  14. 2007 – Riefky mendukung permintaan 70% bagi hasil pengelolaan migas di NAD. Dia juga meminta agar ada keterlibatan daerah dalam proses penelitian, perencanaan migas dan sebagainya.
  15. 2006 – memberikan pemahaman kepada masyarakat Aceh bahwa keterlambatan pembahasan RUU PA bukan merupakan kesengajaan. Akan tetapi lebih untuk mengakomodasi kepentingan berbagai pihak
  16. 2009 – pada pemilu 2009, Teuku Riefky memperoleh suara terbanyak di dapil NAD I
  17. Maret 2010 – Bersama komisi VII, Riefky mendukung BATAN serpong untuk mengembangkan PLTN di Indonesia. Karena keterbatasan energi yang tak terbarukan
  18. November 2009 – Mengidentifikasi bahwa sesungguhnya persoalan yang terjadi di PLN adalah persoalan dukungan pihak-pihak yang berkepentingan. Bukan persoalan kapasitas personal pimpinannya.
  19. 2010 – Akan menyampaikan dan meinindaklanjuti usulan Gubernur banteng tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kontrak kilang minyak.
  20. Desember 2009 – Mengunjungan tempat pelatihan penggemukan sapi di Kalimantan Selatan. Dia berjanji akan mendukungnya melalui APBN. Dan meminta untuk dikembangkan di daerah lain.
  21. 2009 – Secara nasional, perolehan suara pada pemilu 2009, Teuku Riefky menempati posisi 10 dalam urutan daftar anggta legislative permeroleh BPP terbesar yaitu 106, 75%
  22. November 2009 – Menerima utusan parlemen prancis dan mempertanyakan tentang pengelolaan PLTN di Prancis

Tidak ada komentar:

Posting Komentar